14 - 24 September 2017

ICE - BSD CITY

10 Kebijakan untuk Transportasi Perkotaan Indonesia




Di kota besar Indonesia sering terjadi kemacetan lalu lintas. Bagi setiap pengemudi kendaraan kemacetan ini mungkin sudah merupakan hal biasa ,dan masing-masing berusaha mengatasinya dengan cara sendiri-sendiri. Namun jika kondisi seperti ini terus berlanjut tidak ada prospek masa depan yang cerah bagi kelancaran lalu lintas.

Kemacetan lalu lintas bersama-sama dengan masalah perparkiran, angkutan umum, polusi, dan masalah ketertiban lalulintas adalah sederet permasalahan transportasi perkotaan yang umum dihadapi banyak kota besar di dunia, termasuk di Indonesia. Masalah ini harus segera diatasi karena tujuan transportasi perkotaan adalah untuk menghidupkan kota, jika sistem transportasi berjalan baik.

Hadirnya suatu sistem transportasi kota yang baik menjamin pergerakan manusia dan/atau barang secara lancar, aman, cepat, murah dan nyaman. Artinya perkotaan tersebut mempunyai jalan-jalan yang sesuai dengan fungsinya serta perlengkapan lalu lintas lainnya. Dengan demikian keberadaan transportasi perkotaan yang baik akan memberi kesempatan yang luas untuk perkembangan kota.

Untuk menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang baik di Indonesia, pihak berwenang telah menyusun sejumlah kebjakan yang diharapkan dapat mendorong tercapainya kemajuan di transportasi perkotaan. Kebijakan-kebijakan ini meliputi:

1.   Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan pada pemulihan kondisi pelayanan armada bus kota, sesuai dengan standar pelayanan minimal. Angkutan perkotaan yang nyaman, aman, dan efisien akan membuat pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan perkotaan. Dengan demikian penghematan energi BBM akan terjadi serta polusi udara akan berkurang.

2.   Pengembangan dan peningkatan angkutan umum perkotaan diarahkan melalui pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota. Ini sesuai dengan fungsi utama transportasi perkotaan, yaitu merangsang pengembangan wilayah perkotaan yang baru.

3.   Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan memperketat persyaratan ranmor. Agar dapat mengendaikan perkembangan wilayah perkotaan sehingga hasilnya sesuai dengan bentuk pola yang direncanakan.

4.   Arah transportasi perkotaan di beberapa kota besar Indonesia, selain angkutan jalan juga diarahkan pada penggunaan angkutan massal yang berbasis BRT atau jalan rel/kereta api. Bertujuan mengurangi beban berat jalan dan kemacetan.

5.   Mengembangkan transportasi berkelanjutan berupa transportasi umum massal untuk di perkotaan padat, yang terjangkau dan efisien. Diutamakan yang berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayah.

6.   Diversifikasi Bahan Bakar melalui Pengembangan Bahan Bakar Gas, Bio Fuel dan Listrik. Selain untuk mengantisipasi kelangkaan BBM akibat borosnya pemakaian di jalan, juga untuk mengurangi polusi. Udara.

7.   Mendorong pengembangan sistem manajemen lalu lintas Intelligent Transport System (ITS) untuk kota metropolitan, dan Area Traffic Control System (ATCS) untuk kota besar di Indonesia. Berdasarkan undang-undang, jaringan jalan di dalam lingkup sistem kegiatan kota mempunyai peranan untuk mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya.

8.  Mendorong pengembangan teknologi untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Contoh teknologi yang ditargetkan adalah electronic road pricing (ERP).

9.  Pengembangan transportasi perkotaan dengan memperhatikan pejalan kaki dan orang cacat. Menghadirkan fasilitas yang lebih aman dan nyaman untuk pejalan kaki, untuk mendorong intensitas berjalan kaki.

10. Mendorong penggunaan off street parking dengan pembatasan on street parking pada jalan-jalan utama di perkotaan. Area off street parking yaitu kantong parkir atau gedung parkir.

Tags: transportasi kota