14 - 24 September 2017

ICE - BSD CITY

Mendagri: Smart City Adalah Bagian Dari Nawa Cita

Dalam konferensi tentang kota cerdas yang dilaksanakan di Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE, BSD, Tangerang, berbagai pihak terkait menyuarakan dukungannya terhadap konsep ini. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Ir. Diah Indrajati M.Sc, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya kota cerdas adalah salah satu bagian dari cita-cita program Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Tujuan dari kota ini adalah menciptakan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas.

Seperti yang tercanang dalam program prioritas pertama Nawa Cita untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman, maka diperlukan smart government dan smart community untuk mewujudkannya. “Misal dengan meningkatkan pelayanan keamanan dan ketahanan sosial berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,” ujar Diah. Hal ini penting agar masyarakat mudah mengakses fasilitas publik dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu SOP dan infrastruktur yang jelas juga diperlukan agar fasilitas publik tersebut bisa berjalan optimal.

Dan untuk menunjang kenyamanan publik, pemerintah juga harus menerapkan pemerintahan kota yang bersifat Good Governance, utamanya dalam meningkatkan layanan publik seperti urusan administrasi dan birokrasi. Ini sesuai dengan konsep Smart City yang sinergis dengan program prioritas Nawa Cita yang kedua, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Kementerian Dalam Negeri pun menyadari hal ini dan sudah menerapkannya. Contohnya adalah program PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang sudah dijalankan oleh propinsi dan kabupaten kota. “Sudah 95% wilayah menjalankan program PTSP,” jelas Diah. “Kita juga membuat program Paten, yaitu Pelayanan Terpadu untuk Kecamatan.”

Fungsi dari program ini adalah memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan. “Jadi misal masyarakat mau membuka UMKM di suatu daerah terpencil, maka izin tersebut bisa diurus di PTSP atau Paten, tidak perlu harus ke kabupaten atau propinsi. Sehingga prosesnya lebih efisien,” tutur Diah.

Selain itu dengan prinsip smart governance yang merupakan elemen dari konsep smart city, masyarakat tidak perlu lama-lama mengurus perizinan. “Karena Mendagri sudah menetapkan agar setiap perizinan bisa diselesaikan dalam waktu satu jam,” pungkas Diah.

Tags: IFC & REI Mega Expo 2017,Indonesia Future City,smart city,smart government,smart community,Kemendagri,event Tangerang,pameran properti Indonesia