14 - 24 September 2017

ICE - BSD CITY

Program REI Untuk Perumahan Indonesia




Untuk mengatasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pada tahun 2014 pemerintah mencanangkan Program Sejuta Rumah. Langkah konkrit pemerintah salah satunya adalah mengajak para stakeholder bidang perumahan, yang antara lain terdiri dari developer, perbankan dan lembaga pengamat untuk mendukung program tersebut.

REI atau Persatuan Perusahaan RealEstat Indonesia sebagai asosiasi pengusaha di bidang real estate Indonesia telah menjadi mitra kerja strategis pemerintah dalam menyediakan papan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu REI juga yang kerap memberi pedoman bagi jalannya pembangunan, termasuk program Sejuta Rumah.

Untuk program Sejuta Rumah, REI telah berkomitmen akan membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Komitmen tersebut dalam bentuk sebanyak 70 persen dari anggota REI, atau sebanyak 3700 pengembang, akan difokuskan untuk membangun rumah murah dan rumah bersubsidi di seluruh Indonesia. Termasuk untuk daerah-daerah terpencil.

Kini REI tengah berupaya mendorong pemerataan pembangunan perekonomian di daerah. Selain memberikan bantuan, REI juga tengah mendorong kerja sama antara pengembang besar dengan pengembang kecil di daerah untuk membangun hunian sederhana yang terjangkau.

Skema kerja sama antara pengembang besar dan kecil akan diatur kira-kira seperti  berikut: Pengembang besar yang memiliki dana besar memberikan atau melakukan pembelian lahan, kemudian lahan tersebut dikerjakan oleh pengembang kecil untuk membangun rumah. Skema ini dilakukan di daerah-daerah yang selama ini memiliki modal kecil dan sulit untuk mendapatkan equity karena tidak bankable.

Sementara itu dari tren bisnis properti tahun 2017 diperkirakan pasar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih begitu menjanjikan. Pasalnya peminat hunian murah ini terus mengalami peningkatan. Adanya peluang besar di sektor properti untuk perumahan MBR membuat REI terus melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan rumah-rumah yang menyasar kelas tersebut.

Untuk melaksanakan kegiatan yang juga termasuk ke dalam program Sejuta Rumah ini, REI telah mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah. Ada tiga usulan yang disampaikan. Yang pertama adalah penghapusan BI checking atas kredit pemilikan rumah (KPR) untuk PNS, TNI, dan Polri. Lalu kedua menetapkan uang muka atau DP (down payment) 1 persen untuk pengembang dan 5 persen bagi masyarakat umum. Serta usulan yang terakhir adalah memperkecil bunga pinjaman untuk pengembang yang ingin membangun rumah untuk MBR.

Ketiga usulan tersebut dipandang perlu oleh pihak REI untuk disampaikan kepada pemerintah, mengingat sejak digulirkannya program nasional pembangunan sejuta rumah tiga tahun silam oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) targetnya belum bisa tercapai. Pada tahun 2015 program tersebut hanya mencapai 699.700 unit rumah, dan pada 2016 mengalami peningkatan menjadi 805.169 unit rumah.

Pemerintah juga telah menyadari dengan diberikannya berbagai kemudahan untuk perizinan serta pembiayaan KPR, diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau. Apalagi pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyatakan akan tetap melanjutkan program Sejuta Rumah di tahun 2017 ini. Masih tingginya kekurangan kebutuhan perumahan (backlog) bagi masyarakat Indonesia membuat penyediaan perumahan melalui program Sejuta Rumah sangat diperlukan.

Kementerian PUPR juga telah meminta jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat REI yang baru saja terpilih tahun lalu agar tetap mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat melalui program Sejuta Rumah. Kebetulan pengurus baru REI telah menetapkan program prioritas yang terfokus ke tiga hal, yaitu pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI/Polri dan PNS, mewujudkan perumahan MBR bagi para pekerja di kawasan Industri, serta menyukseskan program sejuta rumah.

Tags: program rei