14 - 24 September 2017

ICE - BSD CITY

Tekad Kemendagri Mempercepat Proses Perijinan



Pembangunan perkotaan di Indonesia tentunya menjadi fokus utama bagi Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan salah satu poin dari Nawacita, yang menjadi agenda pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo ini, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program peningkatan kepemilikan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Agenda utama sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan perumahan di wilayah perkotaan tersebut adalah mendorong terjadinya sinkronisasi kebijakan antar stake holder.  Antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta sebagai mitra. Bagaimanapun, penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa dukungan dari pihak swasta."

"Yang terpenting, untuk memastikan pihak swasta, pelaku bisnis di bidang properti, lebih tertarik untuk berinvestasi adalah adanya kepastian dari sisi hukum. Jangan sampai, kasus seperti Meikarta yang sudah mendapatkan ijin dari Pemda Bekasi, kemudian kembali mentah karena belum mengantongi perijinan dari Wakil Gubernur Jawa Barat" ujar Tjahjo Kumolo.

Untuk memberikan kepastian tersebut, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan memberikan payung hukum untuk memberikan kemudahan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengeluarkan Pemendagri No.55 Tahun 2017.

Selain mendorong lewat peraturan, Kementerian Dalam Negeri pun melakukan sejumlah reformasi birokrasi untuk bisa mempercepat proses pemberian perijinan. Menurut Tjahjo Kumolo, "Reformasi birokrasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah dengan melakukan pendelegasian tugas, memberikan kewenangan seputar perijinan yang lebih besar yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan tentunya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada."

Di ajang Indonesia Future City 2017 diharapkan, pemerintahan kota dan pihak swasta bisa saling bertemu, untuk mengurai hambatan-hambatan seperti apa yang masih ada, dan bisa duduk satu meja untuk mencari jalan keluarnya. 

Tags: indonesia Future City 2017,pemerintah kota,mentri dalam negri,Tjahjo Kumolo,presiden RI,Joko Widodo,Nawacita,Meikarta