14 - 24 September 2017

ICE - BSD CITY

Transparansikan Pemerintahan dengan Open Data

Dalam rangka membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah berencana menyusun penyatuan data secara nasional dengan nama Satu Data Indonesia yang merupakan data terbuka atau Open Data. Satu Data ini berisi tentang data kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah, dan semua instansi lain yang terkait yang menghasilkan data yang berhubungan dengan Indonesia.

Penyusunan ini dilatarbelakangi banyaknya data yang diproduksi masing-masing instansi dan lembaga. Namun keberadaan data-data tersebut masih berserakan dimana-mana. Bahkan masing-masing instansi kerap menghasilkan data yang berbeda untuk antara instansi satu dan lainya. "Misalnya soal jumlah penduduk miskin dan sebagainya, yang kerap dilaporkan berbeda-beda."

Data-data yang berbeda tersebut tentu perlu diverifikasi oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang benar. Untuk itulah dibentuk pusat data. Sehingga data yang keluar ke publik merupakan yang telah terverifikasi. Selain itu data tersebut kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik oleh publik maupun oleh instansi pemerintah yang lain.

Imam Macdhi, asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kementerian PANRB data-data yang diproduk itu kerap kemanfaatanya masih rendah dan hanya disimpan istansi tertentu dan hanya menjadi berkas yang menumpuk. Selain itu karena masing-masing instasni memproduksi atau mencari sendiri-sendiri biayanya menjadi besar. "Jika ada satu lembaga yang mengelola dan memverifikasi data ini tentu akan lebih murah, dan lebih mudah mencarinya," ujarnya, saat menjadi pembicara dalam acara diskusi tentang smart city  Indonesia Future City&REI Expo 2017 di ICE BSD.

Namun ia mengakui isu yang paling santer terkait penyusunan sistem open data adalah soal isu keamanan data. Untuk itu pemerintah merancang ketentuan diantaranya pusat data tersebut harus ada ditangan Indonesi baik fisiknya atau servernya. Selain itu SDM yang mengelolanya juga harus  memiliki kemampuan maupun keahlian secara teknologi.

Keberadaan pusat data itu memang berangkat dari konsep berbagi pakai, sehingga satu data bisa digunakan bersama oleh instansi yang berbeda, maupun oleh publik. Data tersedia dalam format terbuka dan mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Tags: IFC & REI Mega Expo 2017,Indonesia Future City,open data,data publik,transparansi data,event Tangerang,pameran properti Indonesia