14 - 24 September 2017

ICE - BSD CITY

Warga Terkoneksi dengan Pemerintah di Surabaya



Ada enam konsep kota cerdas atau smart city di dunia. Kota tersebut harus smart secara ekonomi, smart terkait dengan mobilitas di dalamnya, smart pada lingkungannya, smart untuk hunian, dan smart dalam pemerintahannya. Surabaya sebagai salah satu kota penting untuk perekonomian Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai smart city, yaitu dengan menerapkan e-government dalam sistem pemerintahannya.

E-government sebagai sebuah solusi untuk menghadirkan tata kelola kota yang baik sudah diimplementasikan di ibu kota propinsi Jawa Timur tersebut sejak tahun 2002 silam. Solusi yang dihadirkan mencakup Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD), e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-Permit, e-Office, e-Health, e-Dishub, serta Media Center dan Sistem Siaga Bencana.

Melihat dari banyaknya sub yang dihadirkan pada program e-Government tadi, bisa disimpulkan bahwa Surabaya kini adalah kota yang paling maju dalam pengimplementasian tren Smart City. Bahkan bisa dibilang kesuksesannya telah mendahului ibu kota Jakarta. Seperti IoT (Internet of Things) yang telah dihadirkan juga agar sejumlah aspek pelayanan dapat terkoneksi pada internet.

“Kami memberikan akses internet gratis bagi semua warga kami agar bisa mengakses semuanya menggunakan internet. Tidak perlu lagi antri lagi untuk ke Puskesmas, dan bisa menunggu jadwal di rumah,” ujar walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sambil memberi contoh tata kelola yang smart di kotanya.

Contoh tata kelola yang smart dari pemerintah kota Surabaya lainnya adalah pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD). Ini merupakan obyek yang vital karena menyangkut perencanaan dan pengembangan kota dan staff pemerintahan di kota Surabaya. Untuk itu dikembangkan beberapa poin smart government seperti e-Musrenbang yang disusun untuk mendukung sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hadir juga e-Budgeting, e-Project ,e-Procurement, e-Delivery, e-Controlling, e-Performance untuk melihat performa dari para staff pemerintahan di Surabaya. Para staff ini nantinya akan mendapat penilaian dari kinerja mereka. Agar kinerja staff pemerintahan berlangsung dengan baik, e-Simbada, e-Payment, e-Tax, dan e-Audit dihadirkan untuk memantau hal-hal yang terkait dengan pengadaan fasilitas umum dan sosial di Surabaya.

Selain itu fitur smart government lainnya yang diterapkan pemerintah kota Surabaya, seperti e-SDM yang dihadirkan untuk kebutuhan  staff pemerintahan, e-Education untuk kebutuhan siswa dan siswi sekolah, e-Monitoring untuk kebutuhn warga dan lingkungan, e-Office untuk kebutuhan surat elektronik, e-Health untuk pelayanan kesehatan yang lebih cepat, e-Permit untuk pengurusan segala maca perijinan secara online, hingga e-Dishub untuk kelancaran transportasi di kota Surabaya. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan Media Center yang diharapkan dapat memberi komunikasi dua arah antara pemerintah kota Surabaya dengan warganya.

Platforma smart city ini dapat diakses oleh para warga kota Surabaya dengan menggunakan mobile device ataupun perangkat PC. Dengan disediakannya akses internet gratis, tentu akan memudahkan warga kota Surabaya untuk menggunakan berbagai fitur smart city tersebut.


Prestasi e-Government Kota Surabaya

-        22 Maret 2009: Kota Surabaya meraih penghargaan e-Government Award sebagai contoh terbaik penerapan e-Government kategori daerah dengan kemampuan sumber daya besar.

-        28 September 2016: e-Government kota Surabaya menjadi rujukan untuk pecegahan korupsi dengan dihibahkannya aplikasi e-Government kota Surabaya oleh Pemkot Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

-        28 September 2016: Sebanyak 40 kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia sepakat untuk mengadopsi dan menggunakan e-Government kota Surabaya melalui MoU antara Pemkot Surabaya dengan perwakilan dari 40 pemerintah daerah.

-        4 Oktober 2016: e-Government kota Surabaya menjadi rujukan MA untuk menyelenggarakan diklat kepemimpinan Diklat PIM Tingkat II Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) RI.

-        7 Maret 2017: Mabes Polri berencana akan mengadopsi e-Government kota Surabaya untuk implementasi kegiatan di bidang SDM.

-        31 Mei 2017: e-Government kota Surabaya menjadi rujukan 17 pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem tata kelola pemerintahan yang sama melalui MoU antara Pemkot Surabaya dengan perwakilan 17 pemerintah daerah.

Tags: future city, indonesia future city, surabaya ,e-government